Jul 12, 2009

Diminta Mengundurkan Diri Karena Pailit, Mau? [Hukum]

Good Quality and Original Article - Dian Manginta - Cantik Selamanya



Hukum - Cantik Selamanya

Untuk mengisi kolom Hukum Kita minggu ini, Meyland berbagi pengetahuan tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Well, we need to take note bahwa perlindungan hukum kepada karyawan sebenarnya akan menguntungkan perusahaan, karena akan menjamin keteraturan kepegawaian. Dengan adanya peraturan perundangan, maka kebutuhan perusahaan dalam membangun kebijakannya sendiri akan terbantu.

Mungkin kita sering lupa adalah definisi ekonomi sebagai kumpulan pengetahuan yang membuat kita bisa memaksimalkan seluruh modal bagi kemaslahatan semua orang dan bukan sebagian pihak saja. Ditambah lagi, para karyawan sering tidak mengerti kedudukannya di dalam hukum yang sebetulnya akan menjamin kejelasan batas hak dan kewajiban mereka bagi perusahaan.

Termasuk dalam kasus pailit. Banyak karyawan Indonesia yang tidak mengerti kalau negara sudah melindungi haknya untuk memperoleh pesangon apabila perusahaan mengalami pailit.

Perusahaan yang manajemennya berantakkan, bisa saja bermain-main dengan ketidaktahuan karyawan. Karyawan diminta untuk melakukan golden shake hand, mengundurkan diri dengan pesangon tertentu. Seolah-olah nanti perusahaan tidak akan punya kewajiban untuk membayarkan pesangon bila muncul putusan pailit dari pengadilan.

Hari ini, melalui tulisan Meyland dibawah ini, kita akan mendapatkan informasi tentang masalah hak pesangon bagi karyawan yang perusahaannya terkena pailit.





Perusahaan Pailit & Hak Karyawan (Golden Shake Hand?)


Teman kantor saya mengeluh tentang saudarinya yang hendak di-PHK. Sebenarnya bukan soal PHK-nya yang menjadi masalah, tapi tentang usulan bos mereka agar para pekerja mengundurkan diri karena perusahaan terancam pailit. Klasik.

Kata si Bos, permintaan mengundurkan diri sebetulnya bagus, selagi perusahaan masih punya duit bayar uang pesangon... Apa iya usulan itu murni hendak menguntungkan para pekerja?

Bagi orang kebanyakan, usulan yang demikian memang masuk akal dan terkesan peduli akan nasib para pekerja. Tapi bagi yang peduli dan mengerti hukum, itu adalah saran yang sangat jahat.

Tugas Kita, Mengaktifkan Hukum


Karena Undang-Undang ternyata melindungi hak para pekerja yang hendak di-PHK perusahaan pailit. Dan bagi kebanyakan orang, perlindungan ini bisa lebih dari yang kita pikir secara logika.

Ingat 'kan? Hukum ada untuk melindungi hak-hak yang kita miliki sebagai warga negara. Hukum itu bersifat pasif, kita yang harus mengaktifkannya! kalau kita tidak tahu dan mengerti, akan jadi bumerang bagi kita sendiri..

Jadi apa yang sebenarnya terjadi?

Mengerti Hukum Itu PentingPertama, perusahaan dikatakan pailit bila memang telah ada putusan pengadilan yang memutus demikian.

Kedua, pailit bukan berarti perusahaan tidak punya uang lagi.. pailit hanyalah lembaga penyelesaian utang yang mandek.

Ketiga, hak-hak pekerja dari perusahaan yang pailit dihitung sebagai utang menurut UU Kepailitan, yang juga harus diselesaikan dalam pemberesan harta pailit.

Keempat, menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompensasi yang diterima oleh pekerja bila di-PHK oleh perusahaan pailit jauh lebih besar dari pada kompensasi bila ia mengundurkan diri. Lihat sendiri perbandingannya:

Pasal 162 ayat (1):
Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Pasal 165:
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Singkatnya, UU Ketenagakerjaan kita meng-cover kompensasi pekerja yang di-PHK oleh pengusaha, bahkan memberikan nilai lebih daripada PHK karena kemauan pekerja itu sendiri dalam perusahaan pailit...

Kalau mengundurkan diri sendiri, bukan dipecat perusahaan yang mengalami pailit, maka hak kita secara hukum sebetulnya nilainya lebih sedikit dibanding bila dipecat.

So, jangan mengambil keputusan kalau tidak mengerti persoalan yang sebenarnya.

*) Kalau mau tahu ketentuan jumlah uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian dalam Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] sesuai ketentuan Undang-Undang, kita bahas minggu depan yah ;)...



Sampai di sini, mudah-mudahan menjadi kedudukan karyawan di mata hukum sehingga tidak perlu lagi terintimidasi dengan situasi yang mungkin menegang karena perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Minggu depan, kita akan mendapatkan informasi lebih banyak lagi mengenai perhitungan pesangon yang ditetapkan oleh Undang-Undang negara kita. [Kalau terlewat, coba cek di sini]

Stay tune!


Perlu dibaca juga:





Yuk, gabung?