Ada Apa Dengan DPT? (Menjadi Manusia Utuh)

Dear My Beloved Readers,

Tanggungjawab kita yang sudah menikmati bangku sekolah, adalah mencoba menyumbangkan kembali modal intelektualitas bagi kepentingan masyarakat. Sekolah sebetulnya memberikan kompetensi, tanggungjawab masing-masing dari kita untuk turut membangun.

Di sinilah pentingnya demokrasi. Demokrasi memberikan pemahaman agar setiap ide, pikiran, harapan, keinginan, dapat disalurkan. Dalam demokrasi, setiap orang punya posisi penting, karena ia punya kemampuan berpikir yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan seluruh grup.

Sama sekali salah kalau kita menukarkan "demokrasi" menjadi "majority voice". Karena demokrasi lahir waktu kita menyadari setiap orang punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungannya. Setiap orang adalah subyek, dan bukan obyek. Everybody counts, setiap orang diingat dan tidak dilupakan. Kalau tidak, ngapain mahal-mahal mengadakan Pemilu?

Itu sebabnya, di artikel-artikel iptek di Cantik Selamanya, aku kerap menuliskan bahwa penelitian perilaku manusia akan menggunakan kalimat "subyek yang diteliti" bukan "obyek yang diteliti". Orang yang sedang diteliti bisa saja mempengaruhi si peneliti itu sendiri. Besar atau kecil, setiap orang mampu mempengaruhi keputusan, cara berpikir, lingkungan tempat ia berada.

Guys,
Seandainya kita cukup PeDe, merasa mampu mempengaruhi lingkungan, maka berita politik di media akan tidak jarang jadi pesan tentang peluang keberlangsungan pengabdian kita kepada negara. Pengabdian itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa aja, loh. Dari mulai ikut menjaga kebersihan, sampai membayar pajak.

Sekarang sedang marak media membicarakan tentang DPT. Sebetulnya, apa sih pesan moral kepada kita dari topik ini? Apakah masih terkait dengan yang aku ungkapkan tadi, tentang jaminan kebebasan kita berkontribusi pada lingkungan kita?

Meyland, sepupuku, dalam kompetensinya di bidang hukum, memberikan input pendapatnya tentang bagaimana kita dapat mengerti isu ini dari perspektif legal.

Yuk, kita simak:

***

Hak Memilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Hak pilih oleh Warga Negara dalam UUD 1945 telah dijamin negara. Ini diungkapkan seperti tertulis dalam Pasal 28C ayat (2): "Pasal 28c UUD 1945 (amandemen kedua) ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." Lex spesialis (ketentuan yang di bawahnya, berfungsi mengatur hal secara lebih detail) dari UUD itu adalah UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No 42 Tahun 2008. UU ini menetapkan ketentuan teknis dari pemilihan umum tersebut. Akan tetapi tidaklah dibenarkan bila lex spesialis tersebut memangkas hak warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Jaminan ini terlihat dalam pasal 28 UU No.42 Tahun 2008 dengan kalimat yang mengharuskan terdaftarnya anggota pemilih tersebut. Terdaftar, berarti terjamin. Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Pasal 27 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pada ayat berikutnya; (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih. Pasal 28 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih. Pasal 28 UU No 42 Tahun 2008 tersebut agaknya bisa memangkas hak asasi warga Negara untuk ikut serta dalam Pemilu, jika dalam teknisnya/praktiknya lembaga pemerintah yang ditunjuk dan berwenang akan hal tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesalahan yang terjadi oleh karena kelalaian atau kesalahan lembaga tersebut tidak lantas dapat dan tidak seharusnya dibebankan pada pemilih, karena posisi mereka adalah sebagai warga negara. Di sisi lain, kita dapat melihat berita kerunyaman DPT (Daftar Pemilih Tetap). Karena potensinya yang bisa menjadi pintu belakang bagi penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya membantu warganegara menunaikan haknya, jelas pasal 28 tersebut tidak pantas dipertahankan! Dalam pengamatan saya, selayaknya hak rakyat untuk dapat ikut serta dalam penentuan nasib negaranya sendiri yang sebenarnya telah dijamin oleh UUD (hirarki Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang) tidak dapat dipasung oleh pasal 28 tersebut. Lantas, bagaimana menjunjung hak rakyat tersebut? DPT dapat diabaikan, toh kita punya tanda identitas yang dapat dijadikan dasar (barometer) atau indikator pemilih dalam Pilpres, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kita tidak pantas kehilangan hak asasi sebagai warga negara. Janganlah demi hal teknis (yang jelas tidak sempurna) yang malah dijunjung tinggi, padahal bisa berakibat dengan pemasungan hak yang asasi kita semua sebagai warga negara. OK, Guys!! Nyontreng yah...?

Jadi.. bagaimana pendapat kita?...

UPDATE - 06 Juli 2009, 23.00 - Pendapat Meyland Sesuai Dengan Pendapat MK
Kompas.com Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akhirnya boleh memilih dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang berlaku. Dengan demikian, hak politik calon pemilih yang tidak terdaftar tidak dirugikan.

Perlu dibaca juga:

• Cause facebook "Awasi Pelaksanaan Pemilu"
• Jadi Saksi Pemilu, Yuk?
• Pemilu...!
• Let's Show to The World, Our Nation is the Best!
• Pemilih Presiden Republik Indonesia

---

• Let's express our love for Indonesia!...And, gabung di halaman facebook "Cantik Selamanya", yiuk? ;)

---