Aug 9, 2009

Hak Polisi dan Penembakan Teroris

Good Quality and Original Article - Dian Manginta - Cantik Selamanya

Dian Manginta - Cantik Selamanya

Kita yang tinggal di Indonesia, sepanjang akhir pekan minggu lalu [08-09 Agustus '09] pasti melihat kalau acara televisi dipenuhi dengan liputan penyergapan polisi terhadap teroris di Temanggung. Tidak hanya ditembaki, rumah tempat si teroris bersembunyi juga dibom oleh Densus 88 kita.

Yang menarik dari seluruh tayangan ini tentu selain dari obyek penembakan, namun juga semua daya upaya polisi. Drama yang sangat kolosal. Dan sampai tulisan ini diturunkan, orang masih menunggu pernyataan polisi tentang kepastian siapa yang sebetulnya mereka tangkap di Temanggung tersebut. Menurut Google, memasuki bulan Agustus 2009 ini, masyarakat kita pun tertarik dengan foto teroris [lihat screenshot Google Trends di bawah]. Memang, semua jaringan teroris harus diberantas dengan segala upaya. Apalagi teroris sekelas Noordin M Top.

Foto Teroris dan foto artis - Google Trends
Nah, dari semua tayangan ini, Meyland S.H. punya catatan sendiri yang juga berguna bagi kita semua untuk dipelajari: kapan seorang polisi dibenarkan untuk membunuh orang lain? Bukankah membunuh adalah perbuatan melanggar hukum?

Mungkin bagi kita pertanyaan tersebut terkesan remeh. Namun dari tulisannya ini, Meyland memberikan satu ide kepada kita, yaitu bahwa batas dari kebebasan kita adalah besarnya tanggungjawab yang bisa diberikan.

Kalau kita saling menghargai tanggungjawab, tentu semua jadi lebih teratur bukan? Ayo, langsung saja kita simak tulisan Meyland S.H. di kolom legal [khas Cantik Selamanya, terbit baru tiap Senin] berikut ini:




Kewenangan Polisi [Belajar dari Penembakan Teroris]



Mengerti Hukum Itu PentingKemarin itu kita pasti agak kaget dengan pengepungan belasan jam terhadap seseorang yang semula diduga Noordin M Top, buronan teroris nomor satu di negeri ini.

Saya sih tidak tertarik ngebahas kronologis kejadiannya. Tetapi, saya mau ajak kita melihat dari sisi hukumnya. Emang gak ribet? Nggak dong, menarik malah. Hukum itu enak buat dibahas, lagi, asal kita mau pay more intention aja...

Ketika Kita Melihat Polisi Menembaki Teroris

Nah, yang jadi fokus saya waktu menyaksikan pengepungan tersebut adalah “apa yang jadi pembenaran para polisi menembaki orang?” 'Kan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu diancam hukuman maksimal 15 tahun. Bahkan bila direncanakan, pembunuhan tersebut diancam hukuman mati.

Kalau jawaban dari pertanyaan tadi hanya se-simple “karena polisi adalah polisi”. Lah, emang polisi kebal hukum? Gak dong... Kalau polisi menembak orang sembarangan dan menyalahgunakan kewenangan yang dia punya, yah, ia pasti dijerat hukuman juga.

Di sinilah serunya! Hukum dengan unsur kepastiannya itu membuat segala sesuatu harus keliatan jelas. Pelaksanaan hukum harus pasti dan berdasar, gak boleh ngasal dan ngambang.

Kembali lagi, jadi kenapa polisi gak dihukum padahal telah menghilangkan nyawa orang lain? Jawabannya, karena hukum juga mengatur Ketentuan Penghapus Pemidanaan [baca:penjatuhan hukuman-nya].

Ketentuan Penghapus Pemidanaan mencakup alasan pemaaf, di mana pelaku dimaafkan [Ini sebetulnya juga dasar dari tidak dihukumnya orang gila bila jadi pelaku pidana, loh]. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP. Alasan pembenar itu sendiri antara lain karena menjalankan ketentuan Undang-Undang dan karena perintah jabatan. Jadi, polisi kalau melakukan suatu perbuatan pidana tidak karena sedang menjalankan perintah jabatan atau mejalankan amanat UU, yah pasti kena hukuman juga!

Oiya, alasan pembenar ini juga yang diberlakukan sama terhadap penggusuran rumah penduduk oleh pemda, penahanan [dipenjaranya[ orang yang divonis bersalah di pengadilan, bahkan penembakan terpidana mati oleh regu tembak.

Pernah dong denger quote ini “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Sekarang karena kita sudah tahu bahwa hukum ternyata memberi pengenyampingan terhadap para pelaksana hukum, sudah selayaknya kita memperhatikan lebih seksama para penyelenggara hukum kita. Bantu mereka melaksanakan segala sesuatu tanpa harus melakukan penyimpangan. Setuju, ya?

~Meyland.S



Jadi, sekarang jelas dong, bahwa batas kebebasan kita adalah tanggungjawab kita?


Perlu dibaca juga:








Yuk, gabung?