Aug 24, 2009

Kasus Prita Mulyasari, Kritiskah Kita? [Hukum]

Good Quality and Original Article - Dian Manginta - Cantik Selamanya


Dian Manginta - Cantik Selamanya

Aku dan teman-teman di facebook baru saja berdiskusi tentang suatu hal yang menyangkut tentang opini publik. Kebetulan isunya sedang hangat, jadi kami saling sahut menyahut.

Kami tidak sedang membicarakan Prita Mulyasari waktu itu, namun soal hal lain. Di tengah-tengah pembicaraan, ada yang menyahut kurang lebih begini: "kritis dong, jangan percaya begitu aja pendapat masyarakat".

Aku tertegun membaca kalimat temanku itu. Sebagai seorang nasionalis, aku sangat percaya bahwa kita harus sebisa mungkin mengutamakan untuk belajar dari bangsa sendiri [lihat artikelku: "Cinta Indonesia: Right Or Wrong, My Country!"]. Kalau tidak bisa belajar dari negara sendiri, bagaimana bisa menggali pengetahuan dari bangsa lain?

Apa sebetulnya Critical Thinking?

Lalu aku mencari input dari Wikipedia tentang berpikir kritis. Di situs ini, aku menemukan artikel "Critical thinking".

Berpikir kritis tidak hanya bicara tentang kemampuan logika, namun juga kemampuan untuk melihat kejelasan sebab musabab, kredibilitas, akurasi/presisi, relevansi, fokus, proporsionalitas, dan juga kedalaman pengetahuan. Jadi, tanpa keinginan mencari tahu lebih dalam, kita tidak bisa berpikir kritis - melainkan cuma mengada-ada.

Di sini, Meyland SH kembali mengajak kita berpikir kritis dengan benar atas suatu isu sosial. Ingat, berpikir kritis hanya bisa dilakukan yaitu disertai dengan pengetahuan cukup. Topiknya tentang Prita Mulyasari.

Di kasus Prita, kita sering mendengar opini publik yang menyerang kalangan tertentu. Namun dengan mencoba menggali pengetahuan lebih mendalam, kita bisa mendapat kesempatan membangun opini yang konstruktif tentang aparat negara. Baik untuk kita, juga bagi mereka.

Guys, jangan sekali-kali untuk percaya bahwa bangsa Indonesia adalah kaum "malang-nian", yang kerjanya tertindas dan terbelakang saja. Kalaupun kita pernah begitu, itu hanya karena waktu itu bangsa kita dipimpin oleh kelompok otoriter yang tidak suka dengan pendidikan.

Sudah waktunya kita bisa berpikir positif dengan negara ini, "right or wrong, my country." Dengan berpikir kritis, dilandasi dengan pengetahuan cukup, pasti kita jadi generasi yang tahu caranya saling percaya satu sama lain.

Yuk, kita baca artikel Meyland?



Melihat Kasus Prita Lebih Jelas [Agar Kebebasannya Tidak Berdiri Di Atas Kesalahan]



Mengerti Hukum Itu PentingKasus Prita Mulya Sari belakangan ini kembali mencuat, dikarenakan dikabulkannya perlawanan ["verzet"] yang diajukan Jaksa Penuntut Umum [JPU]) di Pengadilan Tinggi [PT]. Hal ini kemudian mengakibatkan disidangkan [dilanjutkannya] persidangan atas kasus pecemaran nama baik atas RS Omni tersebut.

Mungkin banyak dari kita yang tidak habis pikir, "Kok udah diputus bebas, malah disidangkan kembali sih? Ada apa sebetulnya?" Malah kalau kita search, ada yang menduga kasus ini penuh dengan suapan.

Ada apa sih, sebetulnya?

Putusan Sela

Nah, putusan terdahulu yang menyatakan bebasnya Prita adalah Putusan Sela. Putusan Sela adalah putusan bersifat sementara yang dibuat dengan waktu yang cukup singkat oleh hakim karena ada dalil hukum yang nyata dapat mengakhiri perkara dengan putusan tersebut.

Putusan sela pada umumnya bicara mengenai kompetensi pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Salah satu dari dua kompetensi itu adalah Kompetensi Absolut, di mana sangat jelas bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Inilah yang semula digunakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Putusan Sela tersebut.

Untuk masalah Prita, dasar hukum yang digunakan adalah bahwa UU ITE baru berlaku 2 [dua] tahun sejak diundangkan, sehingga kasus ini belum dapat diajukan ke persidangan. Ada kemungkinan ini terjadi karena desakan khalayak atas pembebasan Prita saat itu hingga Hakim salah baca UU. Sebetulnya dalam UU tersebut disebutkan bahwa mulai berlakunya adalah saat diundangkan, jadi kasus ini dapat disidangkan.

Lalu, di sinilah Jaksa Penuntut Umum [JPU] melakukan Perlawanan atas Putusan Sela tersebut dan berakhir dengan Putusan PT membatalkan Putusan Sela serta menyatakan keberwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili kasus ini.

Saya tidak keberatan melihat hal ini, karena jelas pada Putusan Sela tersebut telah terjadi kesalahpahaman Hakim PN dalam memutus. Tapi bukan berarti saya mengatakan Prita bersalah.

Karena dalam ayat 3 Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan dikatakan demikian:
"Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."

Kalimat “demi kepentingan umum” tersebut dapat melepaskan Prita dari jerat hukuman, jika isi emailnya terbukti dan bukan mengada-ada.

(Meyland.S)





Perlu dibaca juga artikel menarik tentang hukum di Cantik Selamanya:







Yuk, gabung?